Bupati Meranti, Muhammad Adil telah menjadi sorotan publik setelah menyampaikan kekesalannya dengan memarahi Kementerian Keuangan atau Kemenkeu, soal dana bagi hasil produksi minyak di daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemarahan tersebut ia sampaikan saat Muhammad Adil menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia, pada tanggal 8 Desember 2022 lalu.
Bupati Meranti tersebut langsung menyampaikan kekesalannya kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Luky Alfirman. Muhammad Adil mengaku kesal, karena DBH produksi minyak dari Meranti yang diberikan oleh Kemenkeu dirasa hanya bernilai kecil saja baginya. Hal tersebut terjadi lantaran kondisi di Kabupaten Kepulauan Meranti yang menjadi kawasan termiskin di Indonesia.
Muhammad Adil menyampaikan, dengan jumlah penduduk miskin di daerahnya mencapai 25,68 persen, maka tidak seharusnya Bupati Meranti tersebut menerima nilai perolehan yang kecil. Padahal, wilayah tersebut merupakan penghasil minyak mentah yang beberapa waktu belakangan harganya naik secara drastis. Maka dari itu, Adil menyebutkan, besaran DBH yang didapatkan wilayahnya tidak sebanding dengan produksi kenaikan harga minyak.
Lifting minyak Meranti saat ini telah mencapai 7.500 barrel per hari, dari sebelumnya hanya di kisaran 3.000-4.000 barrel per hari. Sementara itu, asumsi harga minyak dalam anggaran negara naik menjadi 100 dolar AS per barrel, dari sebelumnya 60 dolar AS per barrel. Dana bagi hasil yang diterima Bupati Meranti tersebut hanya sebesar Rp115 miliar, yang menurutnya jumlah tersebut hanya naik sekitar Rp700 juta dari sebelumnya.
Dilansir dari nasional.kompas.com, Muhammad Adil menyatakan bahwa Meranti merupakan daerah termiskin se-Indonesia, penghasil minyak yang ekstrem. Lantas ia mempertanyakan bagaimana daerahnya bisa tidak miskin ketika uang yang seharusnya diperoleh tidak diberikan.
Saat ini, wilayah Meranti sedang mengebor 13 sumur minyak lainya. Ada pun target yang akan dicapai pada tahun 2023, yaitu penambahan 19 sumur, sehingga nantinya akan ada penambahan produksi yang hampir menyamai target yang diberikan SKK Migas, yaitu 9.000 barrel per hari.
Mengenai hal tersebut, Bupati Meranti, Muhammad Adil, melayangkan surat aduan ke Menteri Keuangan untuk mendapatkan kejelasan terkait masalah yang terjadi.
