Fenomena unik terjadi di gedung DPR pada hari Selasa (6/9/22) kemarin. Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendapatkan kejutan di hari ulang tahunnya saat tengah memimpin Rapat Paripurna. Hal tersebut lantas menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Bukan tanpa sebab, kejutan ulang tahun tersebut disebut tidak etis oleh masyarakat. Pasalnya, di luar Gedung DPR, masyarakat tengah berunjuk rasa terkait kenaikan BBM.
Perayaan ulang tahun tersebut memang sekejap. Berawal dari Puan yang baru saja selesai membacakan pidato, dan dilanjut dengan dirinya menyerahkan laporan kinerja DPR tahun sidang 2021-2022, kemudian Puan duduk kembali. Sontak seseorang terdengar dari mic untuk mengajak semua anggota DPR yang hadir mengucapkan lagu ulang tahun, yang diiringi oleh lagu ulang tahun dari speaker.
“Kami seluruh peserta sidang dan undangan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ketua DPR Ibu Puan Maharani. Semoga panjang umur, sehat dan sukses selalu, serta dalam lindungan Allah SWT. Aamiin,” ujar suara di speaker.
Dari video yang beredar, tampak para anggota dan pimpinan DPR ikut berdiri dan bernyanyi sambil bertepuk tangan. Puan yang berulang tahun, tampak senang dan sumringah atas kejutan yang diberikan kepada dirinya di ruang rapat. Puan pun terlihat beberapa kali tersenyum. Setelah itu, para hadirin kembali duduk dan Puan memberikan gestur berterima kasih usai kejutan yang diberikan kepadanya.
Di waktu yang sama, halaman depan Gedung DPR RI tengah sesak dipenuhi para pendemo yang menolak kenaikan BBM. Para masyarakat yang berdemo berharap ada satu perwakilan dari DPR yang menemui massa aksi di sore itu. Namun, hingga demo usai, tidak ada satu pun anggota DPR yang datang menemui mereka.
Di balik itu, usai rapat paripuran selesai, Puan menyatakan bahwa DPR masih belum menentukan sikap apakah akan menemui pendemo atau tidak. Ia mengatakan bahwa dia dan koleganya akan melihat terlebih dahulu pernyataan atau aspirasi yang disampaikan. Meski begitu, ia mengatakan bahwa akan mengakomodir aspirasi tersebut dan akan disampaikan melalui komisi-komisi untuk dibicarakan dengan pemerintah.
