Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo baru-baru ini memberikan sebuah pesan kepada hacker yang berisikan “Jangan Menyerang”. Pesan tersebut diberikan Kominfo tersebut atas respons pihak Kominfo terkait kebocoran 1,3 miliyar data registrasi SIM Card beberapa hari yang lalu. Pesan tersebut kemudian dibalas oleh hacker yang bernama Bjorka di forum pasar gelap. Pesan balasan tersebut berisikan “STOP BEING AN IDIOT” atau “BERHENTILAH MENJADI IDIOT”, secara terang-terangan menggunakan huruf kapital.
Sebelumnya, pesan dari Kominfo kepada hacker tersebut dilontarkan oleh Semuel Abrijani Pangerapan, seorang Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kominfo, saat konferensi pers pada hari Senin (5/9/22). Menurut Semuel, aksi hacker Bjorka sangat merugikan masyarakat. Sebab, data pribadi tersebut melekat di masyarakat.
Meski begitu, alih-alih memperbaiki sistem keamanan data masyarakat, Kominfo hanyalah meminta hacker untuk tidak menyerang. “Kalau mau mempermalukan, pakai cara yang lain dong, jangan menyebarkan data masyarakat”, ujar Semuel. Perkataan Kominfo tersebut justru malah menjadi bahan olok-olok netizen. Pasalnya, sudah seharusnya Kominfo yang bertugas untuk mengamankan data siber milik masyarakat. Bukan malah meminta hacker untuk tidak menghack.
Seperti yang kita ketahui sebelumnya, sebanyak 1,3 miliyar data registrasi SIM card prabayar telah disebarkan oleh hacker Bjorka di sebuah forum pasar gelap yang memang berisi para hacker untuk menjual beli data. Bjorka menjual data tersebut seharga USD 50 ribu, atau setara dengan Rp745,6 juta. Ditulis oleh Bjorka bahwa data tersebut ia peroleh dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo.
Sebelumnya, Kominfo juga malah seakan melepas tanggung jawab atas terjadinya kebocoran data tersebut. Pihak Kominfo mengatakan bahwa data SIM card bukanlah tanggung jawab Kominfo, melainkan tanggung jawab dari oerator seluler. Hal itu lantas membuat netizen geram. Pasalnya, Kominfo sendiri lah yang membuat kebijakan untuk mengisi data diri saat registrasi SIM card pada waktu itu.
Kini, Kominfo bersama operator seluler, Dukcapil, Cybercrime, dan Ditjen PPI telah melakukan pertemuan untuk membahas solusi terkait kebocoran data tersebut. Hingga saat ini, Kominfo mengatakan bahwa dua juta sample yang disajikan secara cuma-cuma Bjorka dinilai memiliki data yang tidak sinkron dengan Nomor Induk Kependudukan atau NIK.
